SATUSULAWESI,BOLSEL– DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) telah menggelar dua paripurna tentang kinerja pemerintah daerah. Paripurna tersebut menyoroti dua hal utama: pertama, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah untuk tahun anggaran 2023, dan kedua, pembicaraan tingkat dua penetapan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan.
Sidang paripurna tersebut diselenggarakan di ruang paripurna Kantor DPRD, pada Rabu 8 Mei 2024, yang dipmpim langsung Ketua DPRD, Ir. Arifin Olii, didampingi oleh Wakil Ketua Salman M. Mokoagow, serta turut dihadiri Bupati Hi Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, para anggota DPRD, serta sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Bolsel.
Dalam sambutannya, Ir. Arifin Olii menegaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) telah bekerja secara maksimal dalam mengevaluasi LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2023. Hasil evaluasi tersebut kemudian diterima oleh semua fraksi di DPRD.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Pansus atas kerja kerasnya serta memberikan catatan rekomendasi dari tiap fraksi untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah guna perbaikan daerah di masa mendatang,” ungkapnya.
Selain itu, pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perlindungan perempuan juga menjadi fokus utama dalam paripurna tersebut. DPRD Bolsel sepakat untuk menetapkan Ranperda tersebut sebagai Peraturan Daerah (Perda) setelah melalui tahapan pembahasan yang matang, termasuk fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
“Pada akhirnya, penetapan Perda ini membutuhkan persetujuan dari DPRD Bolsel, menandakan kesepakatan bersama dalam upaya perlindungan terhadap perempuan. Dengan demikian, paripurna tersebut mencerminkan komitmen serius dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat Bolsel secara keseluruhan.
Di tempat yang sama Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi saat pidato pengantar penyampaian LKPJ dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten. Bolsel Tahap 2 Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Kabupaten. Bolsel Tahun Anggaran 2023 dan Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
“Pencapaian kinerja program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2023 ini merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran eksekutif bersama DPRD,” lanjut Bupati Iskandar
“Apresiasi kepada DPRD terutama Pansus yang sudah bekerja intens mengevaluasi LKPJ ini. Tentu, apa yang menjadi catatan dari tiap-tiap fraksi kami akan tindaklanjuti untuk dijadikan bahan masukan demi perbaikan ke depan,” ucap Bupati yang dalam paripurna tersebut hadir bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid.
Sebelum mengakhiri sambutan, Bupati Iskandar juga sempat meluruskan berita yang beredar di media sosial tentang stunting di mana ditegaskan bahwa berdasarkan data ePPGBM terkini bulan Maret 2024 jumlah balita stunting ada 145 anak dan prevalensi stunting di angka 2,68%.
“Januari 2023, stunting Bolsel masih berada di angka 241, lalu data terakhir Maret 2024 tinggal 145 anak stunting. Tentu ini merupakan perkembangan signifikan,” tandasnya.
(Redaksi SS A7).
Comment